Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2010

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok Perda ini adalah: (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan. (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. -Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sragen

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Sragen

Tanggal Penetapan

30 Maret 2010

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2010

Tanggal Berlaku

30 Maret 2010

Sumber

LD.2010/NO.02, TLD/NO.01

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sragen

Bidang

Halaman ini telah diakses 292 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

No. 02 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

KEDUDUKAN-KEUANGAN-KEPALA-DESA-DAN-PERANGKAT-DESA
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/NO.02, TLD/NO.01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan pengaturan desa saat ini, maka perlu dicabut dan diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2); 11.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 1); Materi Pokok Perda ini adalah: (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan. (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. -Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2010. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2010

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT