Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2009

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penjualan Produksi Usaha Daerah Bab III Nama, Subyek dan Objek Retribusi Bab IV Golongan Retribusi Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab VI Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Bab VII Struktur dan Besarnya Tarif Bab VIII Wilayah Pemungutan Bab IX Saat Retribusi Terutang Bab X Tata Cara Pemungutan Bab XI Sanksi Administrasi Bab XII Tata Cara Pembayaran Bab XIII Tata Cara Penagihan Retribusi Bab XIV Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XV Kadaluarsa Penagihan Bab XVI Ketentuan Pidana Bab XVII Penyidikan Bab XVIII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Karanganyar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Karanganyar

Tanggal Penetapan

14 Juli 2009

Tanggal Pengundangan

14 Juli 2009

Tanggal Berlaku

14 Juli 2009

Sumber

LD.2008/No.11

Subjek

BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Bidang

Halaman ini telah diakses 214 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Karanganyar 11 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Retribusi Penjualan

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, LD.2008/No.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan potensi aset daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu melakukan upaya pengembangan budidaya pertanian dan perikanan sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan di Daerah; bahwa untuk ketertiban dan pengendalian dalam penjualan hasil budidaya pertanian dan perikanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penjualan Produksi Usaha Daerah Bab III Nama, Subyek dan Objek Retribusi Bab IV Golongan Retribusi Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab VI Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Bab VII Struktur dan Besarnya Tarif Bab VIII Wilayah Pemungutan Bab IX Saat Retribusi Terutang Bab X Tata Cara Pemungutan Bab XI Sanksi Administrasi Bab XII Tata Cara Pembayaran Bab XIII Tata Cara Penagihan Retribusi Bab XIV Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XV Kadaluarsa Penagihan Bab XVI Ketentuan Pidana Bab XVII Penyidikan Bab XVIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2009.
12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2009

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT