Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemda

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pejabat/Pegawai yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan 3. Bentuk Benturan Kepentingan 4. Jenis Benturan Kepentingan 5. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan 6. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan 7. Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan 8. Faktor Pendukung 9. Sanksi 10. Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan 11. Pengendalian dan Pengawasan 12. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemda

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanah Datar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Batusangkar

Tanggal Penetapan

18 Maret 2021

Tanggal Pengundangan

18 Maret 2021

Tanggal Berlaku

18 Maret 2021

Sumber

BD Kab. Tanah Datar Tahun 2022 No. 10

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - KODE ETIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

Bidang

Halaman ini telah diakses 397 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 10 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

zona integritas
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kab. Tanah Datar Tahun 2022 No. 10
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemda
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN di lingkungan pemda diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturam kepentingan. bahwa sesuai PermenPANRB No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, menjelaskan semua Pemimpin Instansi Pemerintah untuk menindaklanjuti panduan penanganan benturan, sehingga perlu di atur tata cara penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemkab. Tanah Datar UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 49 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 30 Tahun 2019, PP No. 94 Tahun 2021, PermenpanRB No. 37 Tahun 2012, PermenpanRB No. 52 Tahun 2014, Perbup Tanah Datar No. 59 Tahun 2020 Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pejabat/Pegawai yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan 3. Bentuk Benturan Kepentingan 4. Jenis Benturan Kepentingan 5. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan 6. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan 7. Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan 8. Faktor Pendukung 9. Sanksi 10. Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan 11. Pengendalian dan Pengawasan 12. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021. 17 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemda

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT