Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 36 Tahun 2021

Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan atau Denda Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati tentang pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda retribusi pemanfaatan kekayaan daerah yang memuat 4 bab, 8 pasal yang terdiri dari bab ketentuan umum; maksud, tujuan dan sasaran; pelaksanaan; dan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan atau Denda Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pasuruan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Bangil

Tanggal Penetapan

28 Juni 2021

Tanggal Pengundangan

28 Juni 2021

Tanggal Berlaku

28 Juni 2021

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 36

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Bidang

Halaman ini telah diakses 178 kali

FILE-FILE PERATURAN

036. Perbup 36 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan atau denda Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan atau Denda Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Wajib Retribusi untuk percepatan melunasi retribusi daerah terutang dan sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan instrumen kebijakan di bidang Pemungutan Retribusi Daerah; b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkanPembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau denda Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Pasuruan; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Daerah
Peraturan Bupati tentang pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda retribusi pemanfaatan kekayaan daerah yang memuat 4 bab, 8 pasal yang terdiri dari bab ketentuan umum; maksud, tujuan dan sasaran; pelaksanaan; dan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 36 Tahun 2021

Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan atau Denda Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT