Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati 1n1 dimaksudkan sebagai pedoman pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha. Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha sesuai dengan kewenangan Daerah. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dari kegiatan berusaha yang meliputi : a. perizinan berusaha berbasis resiko; b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan c. persyaratan dasar perizinan berusaha.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pamekasan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Pamekasan

Tanggal Penetapan

03 Januari 2022

Tanggal Pengundangan

03 Januari 2022

Tanggal Berlaku

03 Januari 2022

Sumber

BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 No 4

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Bidang

Halaman ini telah diakses 505 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_NOMOR_4_TAHUN_2022-Pendelegasian_Wewenang_P_d.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERIZINAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 No 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 11 Tahun 2020; PP No 5 Tahun 2021; PP No 6 Tahun 2021; Perpres No 97 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 138 Tahun 2017; Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020; Perbup No 18 Tahun 2021.
Peraturan Bupati 1n1 dimaksudkan sebagai pedoman pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha. Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha sesuai dengan kewenangan Daerah. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dari kegiatan berusaha yang meliputi : a. perizinan berusaha berbasis resiko; b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan c. persyaratan dasar perizinan berusaha.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka : 1. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 38); dan 2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 51); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT