Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2021

Ijin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sarang Burung Walet adalah sarang burung Walet dan sejenisnya baik yang alami maupun dibudidayakan oleh manusia. Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang selanjutnya disebut Izin Usaha Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet . Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di luar habitat alami

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Ijin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Dompu

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Dompu

Tanggal Penetapan

15 November 2021

Tanggal Pengundangan

29 November 2021

Tanggal Berlaku

29 November 2021

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 55 Tahun 2021omer Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Dompu

Bidang

Halaman ini telah diakses 877 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA Dompu No 04 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

IZIN-USAHA-PENGELOLAAN-DAN-PENGUSAHAAN-SARANG-BURUNG WALET

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 55 Tahun 2021omer Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ijin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

burung walet merupakan satwa liar yang dapat dikelola, diusahakan serta memiliki nilai manfaat yang tinggi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; a aktivitas pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ditengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang luas di Kabupaten Dompu sehingga perlu adanya pengaturan dalam rangka pengawasan, pembinaan, pengendalian dan penertiban pengusahaan dan pengelolaannya; a guna terwujudnya keteraturan tata ruang serta meminimalisir dampak dari pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berdampak langsung kepada masyarakat serta dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah; pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaba Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999,Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 ,Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012
Sarang Burung Walet adalah sarang burung Walet dan sejenisnya baik yang alami maupun dibudidayakan oleh manusia. Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang selanjutnya disebut Izin Usaha Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet . Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di luar habitat alami

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
-
-
21

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521