Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2013

Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sensus barang dimaksudkan untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat pada seluruh SKPD; Barang milik daerah yang disensus adalah seluruh barang barang inventaris yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Majene

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Majene

Tanggal Penetapan

17 Juni 2013

Tanggal Pengundangan

17 Juni 2013

Tanggal Berlaku

17 Juni 2013

Sumber

BD.2013/N0.75

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Majene

Bidang

Halaman ini telah diakses 489 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 14 TAHUN 2013.pdf

Preview

Download

LAMPIRAN PERBUP NO. 14 TAHUN 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERATURAN-BUPATI-(PERBUP)-TENTANG-PETUNJUK-PELAKSANAAN-SENSUS-BARANG -MILIK -DAERAH
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2013/N0.75
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik daerah
ABSTRAK:	untuk mendukung tertib pelaksanaan sensus barang milik daerah dalam rangka memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daera . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben tukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Uru san Pemerin tahan an tara Pemerin tah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintaha Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 ten tang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2008 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabu paten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) Sensus barang dimaksudkan untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat pada seluruh SKPD; Barang milik daerah yang disensus adalah seluruh barang barang inventaris yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2013. 18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2013

Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT