Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 1999

Retribusi Penyedotan Kakus

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok Peraturan Daerah ini adalah: - Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. -Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan volume tinja yang disedot. -Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran volume tangki/tinja yang digunakan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sragen

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

1999

Tempat Penetapan

Sragen

Tanggal Penetapan

21 April 1999

Tanggal Pengundangan

21 April 1999

Tanggal Berlaku

21 April 1999

Sumber

LD.1999/NO.07

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sragen

Bidang

Halaman ini telah diakses 226 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 1 TAHUN 1999.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah sebagian dengan :

PERDA Kab. Sragen No. 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI-PENYEDOTAN-KAKUS

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.1999/NO.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penyedotan Kakus

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; maka dipandang perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi penyedotan Kakus; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1993 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daearah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1988);
Materi Pokok Peraturan Daerah ini adalah: - Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. -Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan volume tinja yang disedot. -Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran volume tangki/tinja yang digunakan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 1999.
5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 1999

Retribusi Penyedotan Kakus

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT