Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 64 Tahun 2017

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pemerintahan (E-Government) di Kabupaten Blora

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Perencanaan Bab V Penyelenggaraan dan Pengembangan E-Government Bab VI Infrastruktur TIK Bab VII Sistem Informasi Bab VIII Tata Kelola Bab IX Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bab X Pembiayaan Bab XI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pemerintahan (E-Government) di Kabupaten Blora

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Blora

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Blora

Tanggal Penetapan

27 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2017

Tanggal Berlaku

27 Desember 2017

Sumber

BD Tahun 2017/No.64

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Blora

Bidang

Halaman ini telah diakses 203 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-64-2017-GOVERNMENT.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

SISTEM ELEKTRONIK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Tahun 2017/No.64

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pemerintahan (E-Government) di Kabupaten Blora

ABSTRAK:

bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang efektif dan efisien dan guna meningkatkan pelayanan publik dan non pelayanan publik yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi, perlu menyelenggarakan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (e-Government); bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penyelenggaraan e-Government di tingkat Daerah, merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (e-Government) di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PERM.KOMINFO/11/2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Perencanaan Bab V Penyelenggaraan dan Pengembangan E-Government Bab VI Infrastruktur TIK Bab VII Sistem Informasi Bab VIII Tata Kelola Bab IX Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bab X Pembiayaan Bab XI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 64 Tahun 2017

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pemerintahan (E-Government) di Kabupaten Blora

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT