Logo
Login

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 37 Tahun 2017

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perangkat Desa Bab III Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Bab IV Pembinaan dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa Bab III Hak, Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa Bab V Sanksi Administrasi Bab VI Pemberhentian Perangkat Desa Bab VII Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Bab VIII Mutasi Perangkat Desa Bab IX Staf Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Blora
Nomor
37
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2017
Tempat Penetapan
Blora
Tanggal Penetapan
20 September 2017
Tanggal Pengundangan
20 September 2017
Tanggal Berlaku
20 September 2017
Sumber
BD Tahun 2017/No.37
Subjek
DESA - STRUKTUR ORGANISASI
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Blora
Bidang
Halaman ini telah diakses 200 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-37-2017.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Perangkat Desa Lainnya

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan