PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 29) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur: a. Nomor 45 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 46); b. Nomor 30 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 30); c. Nomor 50 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 50); d. Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 16); e. Nomor 44 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 44); f. Nomor 84 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 84); g. Nomor 9 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 9); h. Nomor 20 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 20); i. Nomor 50 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 50). UPTD dan UPTB dengan klasifikasi A, terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 2. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat; 4. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat; 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat; 6. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 9. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 10. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 13. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 14. Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat; 15. Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat; 16. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 17. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketentuan Lampiran Ib3 dan Lampiran IIb3 dihapus