Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2021

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIR.US DISEASE2019 (COVID-19)TAHUN 2021 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TUBAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun 2020 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengeluaran Belanja Tidak Terduga.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIR.US DISEASE2019 (COVID-19)TAHUN 2021 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TUBAN
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Tuban
Nomor
2
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2021
Tempat Penetapan
Tuban
Tanggal Penetapan
04 Januari 2021
Tanggal Pengundangan
04 Januari 2021
Tanggal Berlaku
04 Januari 2021
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri A Nomor 2
Subjek
COVID-19 / CORONA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Tuban
Bidang
Halaman ini telah diakses 253 kali

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan