Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2014

Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Purworejo

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Perencanaan dan Penganggaran Bab IV Jenis Kekerasan dan Hak-Hak Korban Bab V Kewenanan dan Kelembagaan Bab VI Prinsip Pelayanan dan Upaya Pencegahan Bab VII Penyelenggaraan Perlindungan Bab VIII Koordinasi, Kerjasama dan Konsultasi Bab IX Partisipasi Masyarakat Bab X Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bab XI Pembinaan Bab XII Pembiayaan Bab XIII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Purworejo

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Purworejo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Purworejo

Tanggal Penetapan

06 Juni 2014

Tanggal Pengundangan

06 Juni 2014

Tanggal Berlaku

06 Juni 2014

Sumber

BD.2014/No.20 Seri E Nomor 16

Subjek

STANDAR/PEDOMAN - KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN/WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Bidang

Halaman ini telah diakses 227 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 20 TAHUN 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perlindungan terhadap Korban Kekerasan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2014/No.20 Seri E Nomor 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender dan anak merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang berdampak timbulnya penderitaan secara Fisik dan Psikis; bahwa setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapatkan perlindungan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat; bahwa dalam penyelenggaraan Perlindungan terhadap · korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan pedoman yang diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati teritang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Perencanaan dan Penganggaran Bab IV Jenis Kekerasan dan Hak-Hak Korban Bab V Kewenanan dan Kelembagaan Bab VI Prinsip Pelayanan dan Upaya Pencegahan Bab VII Penyelenggaraan Perlindungan Bab VIII Koordinasi, Kerjasama dan Konsultasi Bab IX Partisipasi Masyarakat Bab X Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bab XI Pembinaan Bab XII Pembiayaan Bab XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2014.
13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2014

Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Purworejo

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT