Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; memuat antara lain: perubahan ketentuan umum; Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 11 ayat (2); Ketentuan Pasal 14 diubah; Ketentuan Pasal 16 diubah; Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah; Ketentuan Judul dalam BAB XIV diubah; Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) diubah; Ketentuan dalam Daftar dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur pada Lampiran diubah

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tuban

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Tuban

Tanggal Penetapan

02 Maret 2021

Tanggal Pengundangan

02 Maret 2021

Tanggal Berlaku

02 Maret 2021

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri C Nomor 1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tuban

Bidang

Halaman ini telah diakses 942 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

1 2021 perubahan perda retribusi pemakaian kekayaan daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak daerah retribusi daerah
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri C Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu faktor pendukung pembiayaan untuk pelayanan dan penyediaan fasilitas Kekayaan Daerah di Kabupaten Tuban; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tuban perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kondisi saat ini berupa penyesuaian tarif dan penambahan serta perubahan obyek pemakaian kekayaan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016; Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; memuat antara lain: perubahan ketentuan umum; Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah; Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 11 ayat (2); Ketentuan Pasal 14 diubah; Ketentuan Pasal 16 diubah; Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) diubah; Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah; Ketentuan Judul dalam BAB XIV diubah; Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) diubah; Ketentuan dalam Daftar dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur pada Lampiran diubah
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2021. mengubah Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; jumlah 27 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT