Logo
Login

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015

Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Calon Kepala Desa Bab III Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, P2KD dan PNS/Karyawan BUMN/BUMD Bab IV Penjaringan dan Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bab V Penetapan Calon, Nomor Urut dan Tanda Gambar serta Pengumuman Calon Bab VI Ketentuan Lain-lain Bab VII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Pekalongan
Nomor
29
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2015
Tempat Penetapan
Kajen
Tanggal Penetapan
24 Agustus 2015
Tanggal Pengundangan
24 Agustus 2015
Tanggal Berlaku
24 Agustus 2015
Sumber
BD.2015/NO.29
Subjek
DESA - PEMILIHAN UMUM DAERAH, DPRD, PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Pekalongan
Bidang
Halaman ini telah diakses 164 kali

FILE-FILE PERATURAN

PB2015-29.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 6)

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan