Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2020

PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR DAN PERPANJANGAN MASA JATUH TEMPO PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI DAMPAK STATUS KEJADIAN LUAR BIASA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVJD-19) DI KABUPATEN TUBAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok: mengatur mengenai Penangguhan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Perpanjangan Masa Jatuh Tempo Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud tujuan dan sasaran; pelaksanaan; pesca kebijakan; ketentuan penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2020 tentang PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR DAN PERPANJANGAN MASA JATUH TEMPO PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI DAMPAK STATUS KEJADIAN LUAR BIASA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVJD-19) DI KABUPATEN TUBAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tuban

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Tuban

Tanggal Penetapan

15 Mei 2020

Tanggal Pengundangan

15 Mei 2020

Tanggal Berlaku

15 Mei 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 19

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - COVID-19 / CORONA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tuban

Bidang

Halaman ini telah diakses 332 kali

FILE-FILE PERATURAN

21SCR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pajak daerah

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR DAN PERPANJANGAN MASA JATUH TEMPO PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI DAMPAK STATUS KEJADIAN LUAR BIASA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVJD-19) DI KABUPATEN TUBAN

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka dilakukan perubahan kegiatan operasional usaha Restoran, Hotel, Hiburan dan Perparkiran; b. bahwa dampak terhadap pembatasan kegiatan operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pendapatan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir menjadi menurun drastis; c. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat, maka perlu melakukan penangguhan pembayaran pajak terutang untuk pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir dan perpanjangan masa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penangguhan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Perpanjangan Masa Jatuh Tempo Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 5 Tahun 2011; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 21 Tahun 2011; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 10 Tahun 2014;
Materi pokok: mengatur mengenai Penangguhan Pembayaran Pajak Terutang Untuk Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Perpanjangan Masa Jatuh Tempo Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud tujuan dan sasaran; pelaksanaan; pesca kebijakan; ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
jumlah 11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2020

PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR DAN PERPANJANGAN MASA JATUH TEMPO PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI DAMPAK STATUS KEJADIAN LUAR BIASA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVJD-19) DI KABUPATEN TUBAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT