Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek, Subjek dan Golongan Bab III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab IV Prinsip dan Sasaran Bab V Struktur dan Besarnya Tarif Bab VI Wilayah Pemungutan Bab VII Tata Cara Pemungutan Bab VIII Tata Cara Pembayaran Bab IX Sanksi Administratif Bab X Tata Cara Penagihan Bab XI Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bab XII Keberatan Bab XIII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XIV Kadaluwarsa Bab XV Penghapusan Piutang Retribusi Bab XVI Insentif Pemungutan Bab XVII Pemanfaatan Bab XVIII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kota Pekalongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Pekalongan

Tanggal Penetapan

22 April 2019

Tanggal Pengundangan

22 April 2019

Tanggal Berlaku

22 April 2019

Sumber

LD.2019/NO.9

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pekalongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 355 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2019perda3375009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

retribusi izin mendirikan bangunan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2019/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan agar sesuai dengan ketentuan dan terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan perlu dilakukan pengendalian oleh pemerintah daerah melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan; bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan memerlukan pendekatan yang lebih menjangkau dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009; Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek, Subjek dan Golongan Bab III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab IV Prinsip dan Sasaran Bab V Struktur dan Besarnya Tarif Bab VI Wilayah Pemungutan Bab VII Tata Cara Pemungutan Bab VIII Tata Cara Pembayaran Bab IX Sanksi Administratif Bab X Tata Cara Penagihan Bab XI Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bab XII Keberatan Bab XIII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XIV Kadaluwarsa Bab XV Penghapusan Piutang Retribusi Bab XVI Insentif Pemungutan Bab XVII Pemanfaatan Bab XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 dicabut. 17 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT