Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 47 Tahun 2012

Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan/atau Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok Perbup ini adalah: Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. informasi; b. penyelesaian ganti kerugian negara dan/atau daerah terhadap bendahara dan selain bendahara; c, kadaluarsa; d. penghapusan; e. penyetoran; r. sanksi. lnformasi tentang kerugian negarn dapat diketahui dari: a. pengawasan aparat pengawasan fungsional intern dan aparat pengawasan fungsional ekstcm; b. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD; c. perhitungan ex officio; d. informasi dari media massa dan media elektronik.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan/atau Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Purworejo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Purworejo

Tanggal Penetapan

14 November 2012

Tanggal Pengundangan

14 November 2012

Tanggal Berlaku

14 November 2012

Sumber

BD.2012/No.47 Seri E Nomor 41

Subjek

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Bidang

Halaman ini telah diakses 353 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 47 TAHUN 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA-CARA-PENYELESAIAN-GANTI-KERUGIAN-NEGARA-DAN-ATAU-DAERAH
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2012/No.47 Seri E Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan/atau Daerah
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian negara dan/ atau daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum at.au kelalaian oleh bendahara dan selain bendahara atau pihak ketiga, perlu diatur tata cara penyelesaian kerugian negara dan/ at.au daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan Daerah; Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Negara Nomor 304) sebagaimana tc1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tent.an Perubahan At.as Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tenta.ng Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua At.as Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); 17. Peraturan Oaerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); Materi Pokok Perbup ini adalah: Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. informasi; b. penyelesaian ganti kerugian negara dan/atau daerah terhadap bendahara dan selain bendahara; c, kadaluarsa; d. penghapusan; e. penyetoran; r. sanksi. lnformasi tentang kerugian negarn dapat diketahui dari: a. pengawasan aparat pengawasan fungsional intern dan aparat pengawasan fungsional ekstcm; b. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD; c. perhitungan ex officio; d. informasi dari media massa dan media elektronik.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2012. 26 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 47 Tahun 2012

Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan/atau Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT