Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2012

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah Terutang serta Pembatalan Penetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok Perbup ini adalah: ( 1) Keringanan Pajak/ Retribusi dapat dibcrikan kepada Wajib Pajak/ Wajib Retribusi yang berupa keringanan terhadap dasar pengenaan Pajak/ Retribusi dibawah ketentuan yang telah ditetapkan, yang diberikan berdasarkan pertimbangan clan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Pengurangan Pajak/ Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak/ Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak/ Wajib Rctribusi atau kondisi tertentu Objek Pajak/ Objek Retribusi. (3) Pembebasan Pajak/ Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak/ Wajib Retribusi atas Pajak/ Retribusi yang terutang, yang diberikan karena terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa, (4) Petimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dapat berupa pertimbangan untuk meringankan beban Wajib Pajak/ Wajib Retribusi kalangan tertantu seperti anak sekolah, pengusaha kecil, jenis-jenis usaha yang bergerak di bidang pelayanan publik atau kalangan lainnya yang melakukan kegiatan mendukung program Pemerintah Daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah Terutang serta Pembatalan Penetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Purworejo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Purworejo

Tanggal Penetapan

09 April 2012

Tanggal Pengundangan

09 April 2012

Tanggal Berlaku

09 April 2012

Sumber

BD.2012/No.10 Seri E Nomor 8

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Bidang

Halaman ini telah diakses 221 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 10 TAHUN 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA-CARA-PEMBERIAN-KERINGANAN-PENGURANGAN-PEMBEBASAN-DAN-PENGHAPUSAN-PAJAK-DAERAH-RETRIBUSI-DAERAH-TERUTANG-SERTA-PEMBATALAN-PENETAPAN-PAJAK-DAERAH-RETRIBUSI-DAERAH

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2012/No.10 Seri E Nomor 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah Terutang serta Pembatalan Penetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam pemungutan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberi.kan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah terutang sert.a Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/ Retribusi Dacrah; b. bahwa agar pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna serta untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak Daerah/ Wajib Retribusi Daerah, . perlu diatur mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah tersebut: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai.mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Pajak baerah/ Retribusi Daerah terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Linglrungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara R€publik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kot.a {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworcjo Tahun 2007 Nomor 3); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).
Materi Pokok Perbup ini adalah: ( 1) Keringanan Pajak/ Retribusi dapat dibcrikan kepada Wajib Pajak/ Wajib Retribusi yang berupa keringanan terhadap dasar pengenaan Pajak/ Retribusi dibawah ketentuan yang telah ditetapkan, yang diberikan berdasarkan pertimbangan clan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Pengurangan Pajak/ Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak/ Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak/ Wajib Rctribusi atau kondisi tertentu Objek Pajak/ Objek Retribusi. (3) Pembebasan Pajak/ Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak/ Wajib Retribusi atas Pajak/ Retribusi yang terutang, yang diberikan karena terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa, (4) Petimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dapat berupa pertimbangan untuk meringankan beban Wajib Pajak/ Wajib Retribusi kalangan tertantu seperti anak sekolah, pengusaha kecil, jenis-jenis usaha yang bergerak di bidang pelayanan publik atau kalangan lainnya yang melakukan kegiatan mendukung program Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2012.
41 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2012

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah Terutang serta Pembatalan Penetapan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT