bantuan keuangan bersifat khusus
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2019/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Blora Tahun 2019
ABSTRAK: |
- bahwa untuk menunjang kelancaran program
penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan
peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang
dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Desa,
perlu dilaksanakan pemberian bantuan keuangan
khusus untuk kegiatan dimaksud; bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan
pemberian dan pertanggungjawaban bantuan
keuangan yang bersifat khusus untuk rumah tidak
layak huni di Kabupaten Blora serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, perlu disusun pedoman
pemberian bantuan keuangan yang efektif,
sistematik, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Untuk Rumah Tidak
Layak Huni Di Kabupaten Blora Tahun 2019;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 23 Tahun 2018;
- Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pemberian Bantuan Keuangan
Bab IV Perencanaan Pemberian Bantuan Keuangan RTLH
Bab V Tata Cara Penganggaran
Bab VI Tata Cara Pencairan dan Penyaluran Dana
Bab VII Pelaksanaan dan Penatausahaan
Bab VIII Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab IX Monitoring dan Evaluasi
Bab X Ketentuan Penutup
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019.
- 11 hlm
|