Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2020

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok: mengatur mengenai Pemajuan Kebudayaan; memuat antara lain: ketentuan umum; asas dan ruang lingkup; Obyek Pelestarian Kebudayaan berupa: a. tradisi lisan; b. manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional; g. olahraga tradisional; h. seni; i. bahasa; dan j. permainan rakyat. tugas dan wewenang pemerintah daerah; perlindungan; pengembangan; pemanfaatan; pemeliharaan; peran pemerintah desa dan organisasi kebudayaan; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; penyelesaian perselisihan; ketentuan larangan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2020 tentang PEMAJUAN KEBUDAYAAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tuban

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Tuban

Tanggal Penetapan

08 April 2020

Tanggal Pengundangan

08 April 2020

Tanggal Berlaku

08 April 2020

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 15

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tuban

Bidang

Halaman ini telah diakses 272 kali

FILE-FILE PERATURAN

6 2020 pemajuan kebudayaan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebudayaan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMAJUAN KEBUDAYAAN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang harus dilestarikan guna menjaga eksistensi dan identitas serta jati diri kedaerahan; b. bahwa untuk memajukan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan langkah strategis melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tuban; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001; 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; 11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007; 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Materi pokok: mengatur mengenai Pemajuan Kebudayaan; memuat antara lain: ketentuan umum; asas dan ruang lingkup; Obyek Pelestarian Kebudayaan berupa: a. tradisi lisan; b. manuskrip; c. adat istiadat; d. ritus; e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional; g. olahraga tradisional; h. seni; i. bahasa; dan j. permainan rakyat. tugas dan wewenang pemerintah daerah; perlindungan; pengembangan; pemanfaatan; pemeliharaan; peran pemerintah desa dan organisasi kebudayaan; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; penyelesaian perselisihan; ketentuan larangan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.
jumlah 34 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2020

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT