Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2020

PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok: Mengatur mengenai Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; asas, arah dan tujuan; kewenangan pemerintah daerah; bantuan sosial; kedaruratan; aksesibilitas; peningkatan kesejahteraan bagi lanjut usia; peningkatan kesejahteraan; pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan; pelayanan kesempatan kerja; pelayanan pendidikan dan pelatihan; Pelayanan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum; Pelayanan Kemudahan Dalam Layanan dan Bantuan Hukum; Pemberian Bantuan Sosial; Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Tidak Potensial; kawasan ramah lanjut usia; perencanaan strategis; koordinasi; sosialisasi pematauan dan evaluasi; pengahrgaan; peran serta lanjut usia; peranserta masyarakat; peran serta dunia usaha; pembiayaan; ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2020 tentang PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tuban

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Tuban

Tanggal Penetapan

08 April 2020

Tanggal Pengundangan

08 April 2020

Tanggal Berlaku

08 April 2020

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 14

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tuban

Bidang

Halaman ini telah diakses 438 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

5 2020 perlindungan lansia.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perlindungan masyarakat
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa pertumbuhan Lanjut Usia di Kabupaten Tuban yang semakin meningkat diperlukan pengembangan dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan secara terencana, terarah dan berkelanjutan agar tetap dapat diberdayakan sehingga dapat berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangan daerah; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tetang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam upaya Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998; 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008; 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; 20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 Materi pokok: Mengatur mengenai Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; asas, arah dan tujuan; kewenangan pemerintah daerah; bantuan sosial; kedaruratan; aksesibilitas; peningkatan kesejahteraan bagi lanjut usia; peningkatan kesejahteraan; pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan; pelayanan kesempatan kerja; pelayanan pendidikan dan pelatihan; Pelayanan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum; Pelayanan Kemudahan Dalam Layanan dan Bantuan Hukum; Pemberian Bantuan Sosial; Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Tidak Potensial; kawasan ramah lanjut usia; perencanaan strategis; koordinasi; sosialisasi pematauan dan evaluasi; pengahrgaan; peran serta lanjut usia; peranserta masyarakat; peran serta dunia usaha; pembiayaan; ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020. jumlah 36 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2020

PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT