Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2020

KEPEMUDAAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok: mengatur mengenai Kepemudaanuntuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. memuat antara lain: ketentuan umum; asas, tujuan dan fungsi; ruang lingkup: a. Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah; b. Karakteristik, Arah dan Strategi Pelayanan Kepemudaan; c. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda; d. Perencanaan; e. Pembangunan Kepemudaan; f. Prasarana dan Sarana; g. Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan; h. Pencatatan dan Pelaporan; i. Pemuda Penyandang Disabilitas; j. Penghargaan; k. Peranserta Masyarakat; l. Kerjasama dan Kemitraan; m. Pendanaan; n. Pembinaan dan Pengawasan; dan o. Sanksi Administratif.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2020 tentang KEPEMUDAAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tuban

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Tuban

Tanggal Penetapan

18 Maret 2020

Tanggal Pengundangan

18 Maret 2020

Tanggal Berlaku

18 Maret 2020

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 12

Subjek

PEMUDA DAN OLAH RAGA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tuban

Bidang

Halaman ini telah diakses 395 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

4 2020 kepemudaan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kepemudaan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KEPEMUDAAN
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan diperlukan pemuda yang berakhlaq mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri dan profesional; b. bahwa pemuda mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda sebagai bagian dari pembangunan daerah; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka diperlukan pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013; 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 59 Tahun 2013; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0944 Tahun 2015; 13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0945 Tahun 2015; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2018 ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 Materi pokok: mengatur mengenai Kepemudaanuntuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. memuat antara lain: ketentuan umum; asas, tujuan dan fungsi; ruang lingkup: a. Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah; b. Karakteristik, Arah dan Strategi Pelayanan Kepemudaan; c. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda; d. Perencanaan; e. Pembangunan Kepemudaan; f. Prasarana dan Sarana; g. Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan; h. Pencatatan dan Pelaporan; i. Pemuda Penyandang Disabilitas; j. Penghargaan; k. Peranserta Masyarakat; l. Kerjasama dan Kemitraan; m. Pendanaan; n. Pembinaan dan Pengawasan; dan o. Sanksi Administratif.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020. jumlah 42 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2020

KEPEMUDAAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT