Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2020

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KABUPATEN TUBAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan Perusahaan Umum Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban; memuat antara lain: ketentuan umum; nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha dan jangka waktu berdirinya; permodalan; modal dasar dan modal yang disetor; penambahan dan pengurangan modal; struktur organisasi; tugas dan wewenang; kepegawaian; dana pensiun; tahun buku, rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran perusahaan; laporan perusahaan dan penggunaan laba bersih; kerjasama, pinjaman, pengadaan barang dan jasa, serta pemindahan dan penerimaan aset; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2020 tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KABUPATEN TUBAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tuban

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Tuban

Tanggal Penetapan

18 Maret 2020

Tanggal Pengundangan

18 Maret 2020

Tanggal Berlaku

18 Maret 2020

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor11

Subjek

BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tuban

Bidang

Halaman ini telah diakses 382 kali

FILE-FILE PERATURAN

3 2020 perumda migas.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pembentukan BLUD

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KABUPATEN TUBAN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah; b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah serta meningkatkan pelayanan masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban sebagai Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Tuban; c. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan menyesuaikan pengaturan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016
Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan Perusahaan Umum Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban; memuat antara lain: ketentuan umum; nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha dan jangka waktu berdirinya; permodalan; modal dasar dan modal yang disetor; penambahan dan pengurangan modal; struktur organisasi; tugas dan wewenang; kepegawaian; dana pensiun; tahun buku, rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran perusahaan; laporan perusahaan dan penggunaan laba bersih; kerjasama, pinjaman, pengadaan barang dan jasa, serta pemindahan dan penerimaan aset; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas Bumi Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ketentuan BAB II Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas Bumi Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 22), dinyatakan masih tetap berlaku.
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
jumlah 54 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2020

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KABUPATEN TUBAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT