Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019

Layanan Informasi Publik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Tujuan, Ruang Lingkup dan Badan Publik Bab III Hak dan Kewajiban Bab IV Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bab V Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi Bab VI Klasifikasi Informasi Publik Bab VII Pengklasifikasian Informasi Publik Bab VIII Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Bab IX Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Bab X Komisi Informasi Kabupaten Bab XI Ketentuan Penyidikan Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Blora

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Blora

Tanggal Penetapan

25 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

25 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

25 Oktober 2019

Sumber

LD.2019/NO.8

Subjek

PERS, POS, DAN PERIKLANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Blora

Bidang

Halaman ini telah diakses 250 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-8-2019-KIP.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

layanan informasi publik

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2019/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Layanan Informasi Publik

ABSTRAK:

bahwa hak memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana untuk meningkatkan peran pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan berwibawa; bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang memberikan Informasi Publik mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Layanan Informasi Publik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Blora Nomor 19 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Tujuan, Ruang Lingkup dan Badan Publik Bab III Hak dan Kewajiban Bab IV Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bab V Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi Bab VI Klasifikasi Informasi Publik Bab VII Pengklasifikasian Informasi Publik Bab VIII Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Bab IX Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Bab X Komisi Informasi Kabupaten Bab XI Ketentuan Penyidikan Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
40 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019

Layanan Informasi Publik

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT