Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2014

Penetapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sebagai Alat Bayar Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2014

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENETAPAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) SEBAGAI ALAT BAYAR PADA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penetapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sebagai Alat Bayar Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2014

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

05 Juni 2014

Tanggal Pengundangan

06 Juni 2014

Tanggal Berlaku

06 Juni 2014

Sumber

BD.2014 / NO.22

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 464 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No. 22 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penetapan
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2014 / NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penetapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sebagai Alat Bayar Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:	a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Penatausahaan KeuanganDaerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai Alat Bayar pada lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. b.bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Konawe Selatan. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Indonesia Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Keija Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 05); 15.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1); 16.Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 25); 17.Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor26). PENETAPAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) SEBAGAI ALAT BAYAR PADA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2014. 4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521