Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2014

Tata Cara Pemanfaatan Kayu Pada Lahan Kebun Dan Lahan Pekarangan Masyarakat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PENGANGKUTAN BASIL HUTAN HAK BAB III PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI BAB V PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kayu Pada Lahan Kebun Dan Lahan Pekarangan Masyarakat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

25 Juni 2014

Tanggal Pengundangan

26 Juni 2014

Tanggal Berlaku

26 Juni 2014

Sumber

BD.2014 / NO.14

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 724 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No. 14 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2014 / NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pemanfaatan Kayu Pada Lahan Kebun Dan Lahan Pekarangan Masyarakat
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor S.905 /BIKPHH-2/2012 Tanggal 31 Januari 2012 Perihal Penjelasan Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor PjO/Menhut-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Kehutanan Nomor S.655/Menhut-VI/BIKPHH/2012 Perihal Pemberlakuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012; c. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 31 Peraturan Daerah BCabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, perlu dibuat aturan mengenai tata cara pemanfaatan kayu pada lahan kebun dan lahan pekarangan masyarakat; d. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan kayu pada lahan kebun dan/atau lahan pekarangan milik masyarakat, dipandang perlu mengatur tata caranya; e. bahwa dalam rangka ketertiban pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Hak, Dinas Kehutanan Kabupaten berkewajiban melakukan Pemantauan Peredaran di wilayahnya; f. bahwa berdasarkan pertimbangan hurufa, hiiruf b, huruf c, hurufd dan huruf e perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-IWIII/2006 Tentang Penatausahaan HasilHutanyangberasal dari Hutan Negara; 10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MENHUT-II/2012 Tanggal 17 Juli Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keqa Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 26). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PENGANGKUTAN BASIL HUTAN HAK BAB III PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI BAB V PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2014. Peraturan Bupati ini, maka surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan nomor 542.21/80.MI/2012 tanggal 03 Oktober 2012 perihal petunjuk teknis pelaksanaan penatausahaan hasil hutan hak 12 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521