Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 45 Tahun 2009

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pedoman Pelaksanaan e-Procurement dimaksudkan sebagai dasar untuk penerapan sistem e-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Pedoman Pelaksanaan e-Procurement bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-Procurement wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam melaksanakan e-Procurement, semua pihak wajib : a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan password; dan b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum. Semua pihak dilarang : a. mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement; dan b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem e-Procurement.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Tenggarong

Tanggal Penetapan

16 Desember 2009

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2009/NO.45

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara

Bidang

Halaman ini telah diakses 192 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 45 - 2009 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pelaksanaan-pedoman
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2009/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:	Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimaksud; Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (EProcurement) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.36 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; PP No.52 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.106 Tahun 2007; Keppres No.80 Tahun 2003; Perda Kukar No.4 Tahun 2008; Perda Kukar No.11 Tahun 2008. Pedoman Pelaksanaan e-Procurement dimaksudkan sebagai dasar untuk penerapan sistem e-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Pedoman Pelaksanaan e-Procurement bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-Procurement wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam melaksanakan e-Procurement, semua pihak wajib : a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan password; dan b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum. Semua pihak dilarang : a. mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement; dan b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem e-Procurement.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan yang dicabut: UU No.28 Tahun 1999. Peraturan yang diubah: UU No.32 Tahun 2004; PP No.6 Tahun 2006; Keppres No.80 Tahun 2003. 9 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521