Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2013

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuningan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Terdiri dari 18 pasal, 12 bab yaitu ketentuan umum, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, struktur dan besarnya tarif saat terjadinya retribusi terutang, insentif pemungutan, wilayah dan perangkat pemungutan retribusi, tatacara pemungutan dan pembayaran, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuningan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kuningan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Kuningan

Tanggal Penetapan

02 September 2013

Tanggal Pengundangan

03 September 2013

Tanggal Berlaku

03 September 2013

Sumber

LD 2013/22 SERI C

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kuningan

Bidang

Halaman ini telah diakses 222 kali

FILE-FILE PERATURAN

22 TAHUN 2013 (RET PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CASI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD 2013/22 SERI C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuningan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengaturan pengenaan retribusi pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil selama ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka pengaturan retribusi pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian, sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010
Terdiri dari 18 pasal, 12 bab yaitu ketentuan umum, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, struktur dan besarnya tarif saat terjadinya retribusi terutang, insentif pemungutan, wilayah dan perangkat pemungutan retribusi, tatacara pemungutan dan pembayaran, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2013.
Mengatur mengenai retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil kabupaten kuningan
13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521