Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 35 Tahun 2011

Penetapan Tugas Belajar Dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar diberikan dengan maksud untuk persyaratan meningkatkan kompetensi PNS agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar dilaksanakan pada Perguruan Tinggi dengan Program studi yang terakreditasi. Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar adalah untuk mencukupi kekurangan akan tenaga ahli, terampil berpengetahuan luas dan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan pembinaan dan pengembangan karier di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar merupakan wewenang Bupati dan dapat didelegasikan kepada Pejabat dibawahnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penetapan Tugas Belajar Dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Kertanegara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Tenggarong

Tanggal Penetapan

10 Agustus 2011

Tanggal Pengundangan

11 Agustus 2011

Tanggal Berlaku

11 Agustus 2011

Sumber

BD.2011/NO.35

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara

Bidang

Halaman ini telah diakses 231 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 35 - 2011 ttg Penetapan Pemberian tugas belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tugas-penetapan
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2011/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penetapan Tugas Belajar Dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:	Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dipandang perlu memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta kemampuannya melalui jenjang pendidikan formal; Agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna serta lebih terarah, sesuai dengan bidang tugas, formasi dan atau kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara; Berdasarkan pertimbangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara; Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974; UU No.20 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.16 Tahun 1994; PP No.98 Tahun 2000; PP No.99 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2002; PP No.13 Tahun 2002; PP No.9 Tahun 2003; PP No.19 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.45 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; Perda Kukar No.11 Tahun 2008. Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar diberikan dengan maksud untuk persyaratan meningkatkan kompetensi PNS agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar dilaksanakan pada Perguruan Tinggi dengan Program studi yang terakreditasi. Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar adalah untuk mencukupi kekurangan akan tenaga ahli, terampil berpengetahuan luas dan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan pembinaan dan pengembangan karier di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Belajar merupakan wewenang Bupati dan dapat didelegasikan kepada Pejabat dibawahnya.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2011. Peraturan yang diubah: UU No.8 Tahun 1974; UU No.32 Tahun 2004; PP No.98 Tahun 2000; PP No.99 Tahun 2000. 16 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521