Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013

Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Cimahi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Cimahi

Tanggal Penetapan

25 Februari 2013

Tanggal Pengundangan

25 Februari 2013

Tanggal Berlaku

25 Februari 2013

Sumber

LD 2013/158

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Cimahi

Bidang

Halaman ini telah diakses 428 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

158_Nomor 2 Tahun 2013_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kota Cimahi No. 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Mencabut :

PERDA Kota Cimahi No. 11 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah - Pokok-Pokok Pengelolaan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2013/158
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah masih terdapat kekurangan dan belum dapat mengakomodir perkembangan peraturan per Undang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah ini mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2013. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 dicabut. 202 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013

Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT