Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2010

Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Kredit Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Buton

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PROGRAM PEMBERDAYAAN BAB III KREDIT PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN BAB IV PENGELOLAAN DAN PROSEDUR PERMOHONAN/PELAYANAN KREDIT BAB V PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN KREDIT PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN BAB VI SANKSI ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Kredit Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Buton

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Pasarwajo

Tanggal Penetapan

19 Agustus 2010

Tanggal Pengundangan

20 Agustus 2010

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2010 /No. 9, LL 11 HLM

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton

Bidang

Halaman ini telah diakses 381 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Buton No.09 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DI KABUPATEN BUTON
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD. 2010 /No. 9, LL 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Kredit Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Buton
ABSTRAK:	a. bahwa untuk kesuksesan dan kelancaran penyaluran, penggunaan, dan pengembalian Kredit Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton pada Tahun 2004 melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Bau-Bau, perlu melakukan perubahan petunjuk pelaksanaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045); 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PROGRAM PEMBERDAYAAN BAB III KREDIT PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN BAB IV PENGELOLAAN DAN PROSEDUR PERMOHONAN/PELAYANAN KREDIT BAB V PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN KREDIT PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN BAB VI SANKSI ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . - - 11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521