Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017

Pendelegasian Wewenang Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : pendelegasian wewenang bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas

T.E.U.

Indonesia, Kota Magelang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Magelang

Tanggal Penetapan

05 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

05 Januari 2017

Tanggal Berlaku

05 Januari 2017

Sumber

BD.2017/NO.6

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Magelang

Bidang

Halaman ini telah diakses 271 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2017 PERWAL MAGELANG NO 6.PDF

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

wewenang-perizinan-pelayanan
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2017/NO.6
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pendelegasian Wewenang Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat, murah, mudah, transparan, serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan yang prim.a, dipandang perlu untuk mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendekatkan serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu; Dasar Hukum dari Peraturan Waliktota ini adalah : UU No 17 tahun 1950; UU No 25 tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015. Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : pendelegasian wewenang bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2017. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Magelang Nomor 068.2/64/ 112 Tahun 2008 tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017

Pendelegasian Wewenang Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT