Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi POkok: mengatur mengenai pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kota surabaya; memuat antara lain: ketentuan umum; hak dan kewajiban masing-masing jabatan pengelola keuangan daerah; padoman terkait anggaran penerimaan dan belanja daeran dan pembiayaan daerah; penyusunan rancangan APBD; pelaksanaan dan penatausahaan; laporan realisasi anggaran ; akuntansi dan pelaporan keuangan; penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; penyelesaian kerugian daerah; informasi keuangan daerah; ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kota Surabaya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Surabaya

Tanggal Penetapan

31 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2021

Tanggal Berlaku

31 Desember 2021

Sumber

Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Surabaya

Bidang

Halaman ini telah diakses 952 kali

FILE-FILE PERATURAN

4051_PERDA_09-2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan keuangan daerah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan daerah selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu menyesuaikan dan menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif; b.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 huruf aPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,maka Daerah perlu mengatur Peraturan Daerah mengenaiPengelolaan Keuangan Daerah; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkanPeraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Materi POkok: mengatur mengenai pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kota surabaya; memuat antara lain: ketentuan umum; hak dan kewajiban masing-masing jabatan pengelola keuangan daerah; padoman terkait anggaran penerimaan dan belanja daeran dan pembiayaan daerah; penyusunan rancangan APBD; pelaksanaan dan penatausahaan; laporan realisasi anggaran ; akuntansi dan pelaporan keuangan; penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; penyelesaian kerugian daerah; informasi keuangan daerah; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 125 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT