Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 443 Tahun 2008
Pelaksanaan Pengeluaran Kas Untuk Mendanai Honorarium Dan Biaya Operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bulan November Dan Desember 2007 Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tingkat Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakMETADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 443 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengeluaran Kas Untuk Mendanai Honorarium Dan Biaya Operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bulan November Dan Desember 2007 Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tingkat Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
T.E.U.
Indonesia, Kota Bandung
Nomor
443
Bentuk
Peraturan Walikota (PERWALI)
Bentuk Singkat
PERWALI
Tahun
2008
Tempat Penetapan
Bandung
Tanggal Penetapan
10 Juni 2008
Tanggal Pengundangan
10 Juni 2008
Tanggal Berlaku
10 Juni 2008
Sumber
BD 2008/22
Subjek
HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Bandung
Bidang
Halaman ini telah diakses 220 kali
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum Tersedia
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
Belum Tersedia
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan