Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2021

Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PNS wajib menyusun SKP; Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja PNS dioperasikan melalui perangkat gawai berbasis android dan/atau komputer; Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja PNS disediakan dan ditatalaksanakan oleh BKD Pengisian Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. penyusunan Sasaran Kinerja dapat dilakukan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja pertama pada bulan Januari setiap tahun; b. pengajuan Capaian Kinerja dapat dilakukan 5 (lima) hari kerja pertama setiap awal bulan; c. persetujuan Capaian Kinerja dilakukan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah pengajuan capaian; d. aktivitas harian diisi setiap hari; e. aktivitas harian dinilai oleh pejabat penilai setiap hari.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

28 Januari 2021

Tanggal Pengundangan

28 Januari 2021

Tanggal Berlaku

28 Januari 2021

Sumber

BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 10

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 288 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup-No-10_2021-tentang-Sistem-Informasi-Penilaian-Prestasi-Kerja-Pegawai-Negeri-Sipil.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KEPEGAWAIAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil perlu didukung sistem daring untuk menilai kinerja Pegawai secara proporsional, terukur dan transparan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2019; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; PP No 30 Tahun 2019; Peraturan kepala BKN No 20 Tahun 2008; Peraturan Kepala BKN No 21 Tahun 2010; Peraturan kepala BKN No 14 Tahun 2011; Peraturan kepala BKN No 1 Tahun 2013; Perda Kab. Lumajang No 15 Tahun 2016.
PNS wajib menyusun SKP; Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja PNS dioperasikan melalui perangkat gawai berbasis android dan/atau komputer; Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja PNS disediakan dan ditatalaksanakan oleh BKD Pengisian Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. penyusunan Sasaran Kinerja dapat dilakukan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja pertama pada bulan Januari setiap tahun; b. pengajuan Capaian Kinerja dapat dilakukan 5 (lima) hari kerja pertama setiap awal bulan; c. persetujuan Capaian Kinerja dilakukan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah pengajuan capaian; d. aktivitas harian diisi setiap hari; e. aktivitas harian dinilai oleh pejabat penilai setiap hari.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 71) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2021

Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT