Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2014

Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Rembang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan alih fungsi lahan pertanian. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : a. terciptanya kepastian hukum dalam alih fungsi lahan pertanian; b. melindungi LP2B; c. mempertahankan keseimbangan ekologis. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. alih fungsi lahan pertanian yang meliputi LP2B dan bukan LP2B; b. perizinan alih fungsi lahan pertanian; c. kewajiban dan larangan; d. sanksi Administratif. LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka : a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau b. terjadi bencana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Rembang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rembang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Rembang

Tanggal Penetapan

07 Oktober 2014

Tanggal Pengundangan

07 Oktober 2014

Tanggal Berlaku

07 Oktober 2014

Sumber

BD Tahun 2014/No.31

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rembang

Bidang

Halaman ini telah diakses 407 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup 2014 - 31 - Alih Fungsi Lahan Pertanian.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ALIH-FUNGSI-LAHAN-PERTANIAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2014/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, belum ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya sehingga belum bisa dilaksanakan secara optimal; b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, terkait dengan proses alih fungsi lahan pertanian; c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Rembang; Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); 14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Rembang Tahun 1995 Seri B Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 112); 18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 37); Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan alih fungsi lahan pertanian. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : a. terciptanya kepastian hukum dalam alih fungsi lahan pertanian; b. melindungi LP2B; c. mempertahankan keseimbangan ekologis. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. alih fungsi lahan pertanian yang meliputi LP2B dan bukan LP2B; b. perizinan alih fungsi lahan pertanian; c. kewajiban dan larangan; d. sanksi Administratif. LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka : a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau b. terjadi bencana.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2014. 18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2014

Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Rembang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT