Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009

Penyelenggaraan Pendidikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraaturan ini mengatur tentang Peyelenggaraan Pendidikan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Sasaran, Ruang Lingkup, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Hak Dan Kewajiban Masyarakat Dan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Kedinasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Klhusus, Pendidikan Keagamaan, Penjaminan Program Wajib Belajar, Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Evaluasi, Akreditasi Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan Pendidikan Dan Jaminan Pendidikan, Sanksi Administras, Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukabumi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Pelabuhan Ratu

Tanggal Penetapan

12 Agustus 2009

Tanggal Pengundangan

12 Agustus 2009

Tanggal Berlaku

12 Agustus 2009

Sumber

LD 2009/9

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Bidang

Halaman ini telah diakses 362 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA No 9 ttg PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

Perda Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan - Pendidikan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2009/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yang menjadi hak setiap warga negara, dan tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintahdaerah, masyarakat dan orangtua, sehingga harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan suku bangsa; untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dalam rangka wajib belajar, pemerintahdaerahperlu memberi jaminan pendidikan kepada peserta didik; berdasarkan Undang-UndangNomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, dengan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, tepat, efisien, efektif dan produktif; perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; UUD RI Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubahterakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2006; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 32 Tahun 2008; Peraaturan ini mengatur tentang Peyelenggaraan Pendidikan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Sasaran, Ruang Lingkup, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Hak Dan Kewajiban Masyarakat Dan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Kedinasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Klhusus, Pendidikan Keagamaan, Penjaminan Program Wajib Belajar, Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Evaluasi, Akreditasi Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan Pendidikan Dan Jaminan Pendidikan, Sanksi Administras, Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2009. Perda No. 9 Tahun 2009 ini Diubah dengan Perda Kab. Sukabummi No. 7 Tahun 2023; 23 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009

Penyelenggaraan Pendidikan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT