Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 3 Tahun 2012

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1.ketentuan umum;2.raung lingkup keuangan daerah;3.kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;4.azas umum dan struktur APBD;5.penyusunan rancangan APBD ;6.penetapan APBD;7. pelaksanaan APBD;8.laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;9.penatausahaan keuangan daerah;10.pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;11.pengendalian defisit dan penggunan surplus APBD ;12.kekayaan dan kewajiban;13.pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;14.penyelesaian kerugian daerah;15.pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;16.pengaturan pengelolaan keuangan daerah ;17.ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pandeglang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Pandeglang

Tanggal Penetapan

28 November 2012

Tanggal Pengundangan

28 November 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/NO. 3

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pandeglang

Bidang

Halaman ini telah diakses 778 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

25. PERDA-NO.3-Thn-2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pandeglang 1. UU No. 28 tahun 1999;2. UU No. 23 tahun 2000;3. UU No. 17 tahun 2003 ;4. UU No. 1 tahun 2004;5. UU No. 15 tahun 2004;6. UU No. 25 tahun 2004 ;7. UU No. 32 tahun 2004;8. UU No. 33 tahun 2004;9. UU No. 28 tahun 2009 ;10. UU No. 12 tahun 2011;11. PP No. 109 tahun 2000;12. PP No. 24 tahun 2004 ;13. PP No. 23 tahun 2005;14. PP No. 54 tahun 2005;15. PP No. 55 tahun 2005 ;16. PP No. 56 tahun 2005;17. PP No. 57 tahun 2005;18. PP No. 58 tahun 2005 ;19. PP No. 65 tahun 2005;20. PP No. 79 tahun 2005;21. PP No. 6 tahun 2006;22. PP No. 8 t ahun 2006;23. PP No. 38 tahun 2007;24. PP No. 39 tahun 2007 ;25. PP No. 60 tahun 2008;26. PP No. 71 tahun 2010 1.ketentuan umum;2.raung lingkup keuangan daerah;3.kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;4.azas umum dan struktur APBD;5.penyusunan rancangan APBD ;6.penetapan APBD;7. pelaksanaan APBD;8.laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;9.penatausahaan keuangan daerah;10.pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;11.pengendalian defisit dan penggunan surplus APBD ;12.kekayaan dan kewajiban;13.pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;14.penyelesaian kerugian daerah;15.pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;16.pengaturan pengelolaan keuangan daerah ;17.ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 41 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521