Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2016

Layanan Perizinan Online dan Secara Mandiri di Kabupaten Sukoharjo

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok Perbup ini adalah: Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan pendaftaran perizinan dan penanganan dokumen perizinan yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati untuk: a. memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam rangka pelayanan perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik; dan b. melindungi penanganan dokumen perizinan yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan izin dari penyalahgunaan sistem. Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi: a. jenis layanan perizinan online dan secara mandiri; b. penyelenggaraan perizinan online dan secara mandiri; c. tata cara memperoleh dan berakhirnya hak akses; dan d. tata cara pelayanan perizinan. Jenis layanan perizinan online dan secara mandiri dalam Peraturan Bupati ini adalah: a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Izin Pra Penelitian; d. Izin Penelitian; e. Izin Praktek Kerja Lapangan; dan f. Izin Kuliah Kerja Nyata.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Layanan Perizinan Online dan Secara Mandiri di Kabupaten Sukoharjo

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukoharjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sukoharjo

Tanggal Penetapan

27 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2016

Tanggal Berlaku

27 Desember 2016

Sumber

BD Tahun 2016/No.47

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Bidang

Halaman ini telah diakses 185 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup sukoharjo No 47 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

LAYANAN-PERIZINAN-ONLINE-DAN-SECARA-MANDIRI-DI-KABUPATEN-SUKOHARJO

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Tahun 2016/No.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Perizinan Online dan Secara Mandiri di Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka mempermudah, mempercepat, menyederhanakan dan transparan dalam pelayanan perizinan, perlu dilakukan layanan perizinan online dan secara mandiri di Kabupaten Sukoharjo; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan Bupati wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Perizinan Online dan Secara Mandiri di Kabupaten Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 9. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan pendaftaran perizinan dan penanganan dokumen perizinan yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati untuk: a. memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam rangka pelayanan perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik; dan b. melindungi penanganan dokumen perizinan yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan izin dari penyalahgunaan sistem. Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi: a. jenis layanan perizinan online dan secara mandiri; b. penyelenggaraan perizinan online dan secara mandiri; c. tata cara memperoleh dan berakhirnya hak akses; dan d. tata cara pelayanan perizinan. Jenis layanan perizinan online dan secara mandiri dalam Peraturan Bupati ini adalah: a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Izin Pra Penelitian; d. Izin Penelitian; e. Izin Praktek Kerja Lapangan; dan f. Izin Kuliah Kerja Nyata.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2016

Layanan Perizinan Online dan Secara Mandiri di Kabupaten Sukoharjo

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT