Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok Perbup ini adalah: Kewenangan yang didelegasikan meliputi : a. perizinan; dan b. non perizinan. Pelayanan perizinan adalah Izin Usaha Mikro dan Kecil. Pelayanan non perizinan meliputi : a. rekomendasi; b. koordinasi; c. pembinaan; d. pengawasan; e. fasilitasi; f. penetapan; g. penyelenggaraan; h. surat keterangan; dan i. legalisasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukoharjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sukoharjo

Tanggal Penetapan

12 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

12 Januari 2016

Tanggal Berlaku

12 Januari 2016

Sumber

BD Tahun 2016/No.1

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Bidang

Halaman ini telah diakses 227 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup sukoharjo No 1 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 369) dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 16)

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENDELEGASIAN-SEBAGIAN-KEWENANGAN-BUPATI-KEPADA-CAMAT

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Tahun 2016/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik; b. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 159);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Kewenangan yang didelegasikan meliputi : a. perizinan; dan b. non perizinan. Pelayanan perizinan adalah Izin Usaha Mikro dan Kecil. Pelayanan non perizinan meliputi : a. rekomendasi; b. koordinasi; c. pembinaan; d. pengawasan; e. fasilitasi; f. penetapan; g. penyelenggaraan; h. surat keterangan; dan i. legalisasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 369) dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT