Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 1 Tahun 2009

Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM; 3. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH; 4. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN; 5. PENGADAAN; 6. PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN; 7. PENGGUNAAN; 8. PENATAUSAHAAN; 9. PEMANFAATAN; 10. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; 11. PENILAIAN; 12. PENGHAPUSAN; 13. PEMINDAHTANGANAN; 14. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; 15. PEMBIAYAAN; 16. TUNTUTAN GANTI RUGI; 17. SENGKETA BARANG MILIK DAERAH; 18. KETENTUAN PERALIHAN; 19. KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Badung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Mangupura

Tanggal Penetapan

20 Agustus 2009

Tanggal Pengundangan

20 Agustus 2009

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2009/No.1

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Badung

Bidang

Halaman ini telah diakses 882 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 1 Tahun 2009.doc

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELOLAAN-BARANG-MILIK-DAERAH
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2009/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah serta mengingat barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, maka barang milik daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008. 1. KETENTUAN UMUM; 3. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH; 4. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN; 5. PENGADAAN; 6. PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN; 7. PENGGUNAAN; 8. PENATAUSAHAAN; 9. PEMANFAATAN; 10. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; 11. PENILAIAN; 12. PENGHAPUSAN; 13. PEMINDAHTANGANAN; 14. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; 15. PEMBIAYAAN; 16. TUNTUTAN GANTI RUGI; 17. SENGKETA BARANG MILIK DAERAH; 18. KETENTUAN PERALIHAN; 19. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 44

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521