Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017

Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Tanah bekas bondo desa yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah. (2) Tanah bekas bondo desa yang disewakan tidak merubah status kepemilikan barang daerah. (3) Pemyewaan tanah bekas bondo desa dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati. (4) Penyewaan tanah bekas bondo desa yang masih dipergunakan Pengguna Barang dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuaan Pengelola Barang. (5) Jangka waktu penyewaan tanah bekas bondo desa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (6) Penyewaan tanah bekas bondo desa dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, paling sedikit memuat: a. Pihak-pihak yang terikat perjanjian; b. Jenis, luas dan jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan d. Persyaratan lain yang dianggap perlu (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah secara bruto.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukoharjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Sukoharjo

Tanggal Penetapan

22 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

22 Mei 2017

Tanggal Berlaku

22 Mei 2017

Sumber

BD Tahun 2017/No.48

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - DESA - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Bidang

Halaman ini telah diakses 243 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Sukoharjo 48_Th_2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 nomor 437)

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA-CARA-PEMANFAATAN-TANAH-BEKAS-BONDO-DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Tahun 2017/No.48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan, diatur bahwa desa yang berupa statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat; b. bahwa tanah bekas bondo desa salah satu kekayaan desa yang status desanya menjadi kelurahan, sehingga guna tertib adminitrasi dan meningkatkan pendapatan daerah dari hasil pemanfaatan tanah bekas bondo desa, perlu mengatur Tata Cara Pemanfaatan Tanah bekas Bondo Desa Kabupaten Sukoharjo; c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat beberapa perubahan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa, perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bekas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4588); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5533); 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 199); 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 141); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Tanah bekas bondo desa yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah. (2) Tanah bekas bondo desa yang disewakan tidak merubah status kepemilikan barang daerah. (3) Pemyewaan tanah bekas bondo desa dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati. (4) Penyewaan tanah bekas bondo desa yang masih dipergunakan Pengguna Barang dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuaan Pengelola Barang. (5) Jangka waktu penyewaan tanah bekas bondo desa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (6) Penyewaan tanah bekas bondo desa dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, paling sedikit memuat: a. Pihak-pihak yang terikat perjanjian; b. Jenis, luas dan jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan d. Persyaratan lain yang dianggap perlu (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah secara bruto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 nomor 437) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017

Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT