Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2017

Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan dan Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Pergeseran Belanja Daerah antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan dan antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran diformulasikan dalam DPPA-PD termasuk pergeseran anggaran kas. (2) Dalam menentukan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, Kepala PD selaku Pengguna Anggaran harus menyampaikan alasan yang kuat selanjutnya dikaji dan dibahas oleh PPKD dan atau TAPD.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan dan Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukoharjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Sukoharjo

Tanggal Penetapan

23 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

23 Februari 2017

Tanggal Berlaku

23 Februari 2017

Sumber

BD Tahun 2017/No.26

Subjek

APBD - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Bidang

Halaman ini telah diakses 185 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Sukoharjo 26_Th_2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA-CARA-PERGESERAN-ANGGARAN-ANTAR-RINCIAN-OBYEK-BELANJA-DALAM-OBYEK-BELANJA-BERKENAAN-DAN-ANTAR-OBYEK-BELANJA-DALAM-JENIS-BELANJA-BERKENAAN-PADA-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-KABUPATEN-SUKOHARJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2017/No.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan dan Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan dan antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Belanja Daerah antar Penjabaran Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja, antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja dan antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan dan antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor199); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172). 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Pergeseran Belanja Daerah antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan dan antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran diformulasikan dalam DPPA-PD termasuk pergeseran anggaran kas. (2) Dalam menentukan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, Kepala PD selaku Pengguna Anggaran harus menyampaikan alasan yang kuat selanjutnya dikaji dan dibahas oleh PPKD dan atau TAPD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Belanja Daerah antar Penjabaran Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja, antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja dan antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 123), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2017

Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan dan Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT