Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 6 Tahun 2003

Retribusi Jasa Pelayanan Perhubungan Udara Pos dan Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Retribusi Jasa Pelayanan Perhubungan Udara, POS dan Telekomunikasi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Tarif; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; serta Wilayah Pemungutan. Selain itu, diatur pula mengenai Masa Retribusi dan saat Retribusi Terhutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; serta Kadaluarsa Penagihan Retribusi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Perhubungan Udara Pos dan Telekomunikasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Musi Rawas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Muara Beliti

Tanggal Penetapan

17 Oktober 2003

Tanggal Pengundangan

23 Oktober 2003

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2003/NO.6

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Bidang

Halaman ini telah diakses 578 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-Nomor-06-Tahun-2003.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi-jasa-pelayanan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2003/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Pelayanan Perhubungan Udara Pos dan Telekomunikasi
ABSTRAK:	Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan peran dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan bidang perhubungan. Telah dengan diserahkannya kewenangan pembinaan bidang perhubungan pos dan telekomunikasi maka dipandang perlu untuk diatur pemberian perizinan dan pemungutan retribusinya. Oleh karena itu, perlu diatur dengan PEraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.6 Tahun 1984; UU No.15 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.84 Tahun 2000; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.36 Tahun 1999; PP No.37 Tahun 1985; PP No.25 Tahun 2000; PP No.52 Tahun 2000; PP No.53 Tahun 2000; PP No.53 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.70 Tahun 2001; Kepres No.44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perhubungan No.20 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan No.21 Tahun 2001. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Retribusi Jasa Pelayanan Perhubungan Udara, POS dan Telekomunikasi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Tarif; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; serta Wilayah Pemungutan. Selain itu, diatur pula mengenai Masa Retribusi dan saat Retribusi Terhutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; serta Kadaluarsa Penagihan Retribusi.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 15 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521