Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 96 Tahun 2021

TATA CARA PENYELENGGARAAN PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN/KONTRAK TAHUN JAMAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kriteria , Syarat dan Jenis Kegiatan, Mekanisme Perencanaan Pembangunan Tahun Jamak, Sumber Pendanaan, Penjaminan Pembiayaan, Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract), Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 96 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN/KONTRAK TAHUN JAMAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Putussibau

Tanggal Penetapan

23 November 2021

Tanggal Pengundangan

24 November 2021

Tanggal Berlaku

24 November 2021

Sumber

BD.2021/NO.97, LL KAB. KAPUAS HULU : 17 HAL

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 298 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup-no-96-thn-2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN-PENGADAAN BARANG/JASA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD.2021/NO.97, LL KAB. KAPUAS HULU : 17 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN/KONTRAK TAHUN JAMAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah serta memperhatikan perkembangan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan untuk mengakomodir pelaksanaan pembangunan yang membutuhkan penyelesaian lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan dapat memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dibutuhkan pelaksanaan kontrak tahun jamak (multi years contract);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 tahun 2014, PP no.16 Tahun 2021, PP no.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.19 Tahun 2016, Permenpupr No. 22/PRT/M/2018, Perda Kapuas Hulu No.1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kriteria , Syarat dan Jenis Kegiatan, Mekanisme Perencanaan Pembangunan Tahun Jamak, Sumber Pendanaan, Penjaminan Pembiayaan, Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract), Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
Perbup ini terdapat 17 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521