Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 19 Tahun 2011

Izin Peruntukan Ruang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA DAN OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VI TATA CARA PELAYANAN PENGUKURAN, KETERANGAN RENCANA KOTA DAN IZIN PERUNTUKAN RUANG BAB VII PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VIII PENGHITUNGAN RETRIBUSI BAB lx TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN BAB XI SANKSI ADMINISTRASI BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN BAB XIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB XIV SURAT PENDAFTARAN BAB XV TATA CARA PENETAPAN BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN BAB XVII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI BAB XIX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA EAB XX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XXI KETENTUAN PERIZINAN BAB XXII KETENTUAN PIDANA BAB XXIII PENYIDIKAN BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 19 Tahun 2011 tentang Izin Peruntukan Ruang

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

18 April 2011

Tanggal Pengundangan

18 April 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2011 / NO.19

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

Halaman ini telah diakses 329 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Baubau No. 19 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

izin

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD.2011 / NO.19

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Peruntukan Ruang

ABSTRAK:

a' bahwa daram rangka pengendarian pemanfaatan ruang guna melindunEl kepentingan umum dan menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan dan se-suai dengan kebrjaksanaan pemerintah untuk meraksanakan pernbangunan kota secara terpadu, maka peruntukan ruang koia secara optimar, seimbang dan berkesinanrbungan sangat diperlukan; b. bahwa untuk meraksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, triperrur<an sumber fiembiayuun y"ng diperoreh dari retribusi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagain-rana dimaksud pada huruf a dan b, perru ditetaplan uenfan peraturan warikota Baubau.
1. undang-undang Nomor s rahun 1g60 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 1960 nomor 3g, Tambahan LernSaran rrJegara Tahun 1g74 Nomor Z}ae; 2. undang-undang Nomur 4 Tahun Jgg2 tentang perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 1g60 Nomor 23' Tambaharr Lembiran Negara Nomor 346g); 3. undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda cagar Budaya (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2009 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Nomor 3470); 4- Undang-undang Nomor 1g rahun lggg tentang Jasa Kontruksi (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Lembaran Negara Nomor 3833); 6. undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120); 7 - undang-Undang Nomor 28Tahun 2002 tentang Bangunan gedung. (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242); 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan _perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004-Nomoi 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2404 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nonror 12 tahun 2008 teniang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2404 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2008 N,:mor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20A4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4a38); Undang-undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Repubhk lndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725), 12. Undang-Undang Nontor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara 50a9); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang lzin Usaha lndustri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); Peraturan Perncrintah Ncmor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a139); Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 20A7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor a.-737)i Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Can tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Koia Baubau (Lembaran Dae;ah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang lzin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan Bagi perusahaan in,Justri.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA DAN OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VI TATA CARA PELAYANAN PENGUKURAN, KETERANGAN RENCANA KOTA DAN IZIN PERUNTUKAN RUANG BAB VII PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VIII PENGHITUNGAN RETRIBUSI BAB lx TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN BAB XI SANKSI ADMINISTRASI BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN BAB XIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB XIV SURAT PENDAFTARAN BAB XV TATA CARA PENETAPAN BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN BAB XVII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI BAB XIX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA EAB XX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XXI KETENTUAN PERIZINAN BAB XXII KETENTUAN PIDANA BAB XXIII PENYIDIKAN BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521