Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014

Penyelenggaraan Ketenagalistrikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan, Kewenangan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan, Keteknikan, Monitoring dan Evaluasi, Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi, Perlistrikan Desa, Kerjasama, Sistem Informasi Ketenagalistrikan, Peran Masyarakat dan Dunia Usaha, Koordinasi, Sanksi Administratif, Penyidikan, Sanksi Pidana, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Bandung

Tanggal Penetapan

23 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

24 Desember 2014

Tanggal Berlaku

24 Desember 2014

Sumber

LD 2014/21 SERI E

Subjek

SUMBER DAYA ALAM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 830 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda no.21 tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

Perda Prov. Jawa Barat No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan

Mencabut :

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2003

Peneyelenggaraan - ketenagalistrikan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD 2014/21 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketenagalistrikan
ABSTRAK:	Bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2003 perlu dilakukan peninjauan kembali juga perlu ditetapkan Perda Prov. Jabar tentang Penyelenggaraan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Prov. JabaR No. 1 Tahun 2012; Perda Prov. Jabar No. 3 Tahun 2012. Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan, Kewenangan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan, Keteknikan, Monitoring dan Evaluasi, Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi, Perlistrikan Desa, Kerjasama, Sistem Informasi Ketenagalistrikan, Peran Masyarakat dan Dunia Usaha, Koordinasi, Sanksi Administratif, Penyidikan, Sanksi Pidana, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2003 dicabut. 29 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521