Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021

Tata Cara Pengaduan dan Pengelolaan Data Konflik Usaha Perkebunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

a. unit pengaduan dan pendataan konflik usaha perkebunan; b. tata cara pengaduan konflik usaha perkebunan; c. pengelolaan data konflik usaha perkebunan; dan d. keterbukaan akses informasi penanganan konflik usaha perkebunan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengaduan dan Pengelolaan Data Konflik Usaha Perkebunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

29 Maret 2021

Tanggal Pengundangan

29 Maret 2021

Tanggal Berlaku

29 Maret 2021

Sumber

BD.2021/No.11

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 565 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Seruyan No. 11 Tahun 2021 ttg Tata Cara Pengaduan dan Pengelolaan Data Konflik Usaha Perkebunan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA CARA PENGADUAN DAN PENGELOLAAN DATA KONFLIK USAHA PERKEBUNAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2021/No.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengaduan dan Pengelolaan Data Konflik Usaha Perkebunan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (5) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten dapat memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Usaha Perkebunan di tingkat provinsi dan/atau kota/kabupaten sebagai wadah komunikasi semua pemangku kepentingan yang mengusahakan komoditas strategis perkebunan yang bertugas untuk turut berkontribusi dalam penyelesaian persoalan-persoalan konflik perkebunan secara musyawarah dan mufakat;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan; Peraturna Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman pembentukan Produk Hukum;
a. unit pengaduan dan pendataan konflik usaha perkebunan; b. tata cara pengaduan konflik usaha perkebunan; c. pengelolaan data konflik usaha perkebunan; dan d. keterbukaan akses informasi penanganan konflik usaha perkebunan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
20

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021

Tata Cara Pengaduan dan Pengelolaan Data Konflik Usaha Perkebunan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT