Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2021

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pendirian dan Perizinan Bab III Organisasi Bab IV Kepegawaian Bab V Penyelenggaraan Penyiaran Bab VI Rencana Dasar Teknik dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran Bab VII Penyiaran dengan Teknologi Digital Bab VIII Pedoman Perilaku Penyiaran Bab IX Peran Serta Masyarakat Bab X Kekayaan dan Pembiayaan Bab XI Rencana Kerja dan Anggaran Bab XII Pertanggungjawaban Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM

T.E.U.

Indonesia, Kota Pekalongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Pekalongan

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2021

Tanggal Pengundangan

28 Oktober 2021

Tanggal Berlaku

28 Oktober 2021

Sumber

LD.2021/NOMOR.10

Subjek

PERS, POS, DAN PERIKLANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pekalongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 369 kali

FILE-FILE PERATURAN

2021perda3375010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

lembaga penyiaran publik

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2021/NOMOR.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM

ABSTRAK:

bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai kemampuan mengonstruksi realitas sosial mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi; memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial; maka penyelenggaraan penyiaran harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik; bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggaraan penyiaran harus diselaraskan dengan nilai agama, kemanusiaan, moral, keadilan, tata susila, budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa; bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk penyelenggaraan penyiaran dan perkembangan teknologi penyiaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pendirian dan Perizinan Bab III Organisasi Bab IV Kepegawaian Bab V Penyelenggaraan Penyiaran Bab VI Rencana Dasar Teknik dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran Bab VII Penyiaran dengan Teknologi Digital Bab VIII Pedoman Perilaku Penyiaran Bab IX Peran Serta Masyarakat Bab X Kekayaan dan Pembiayaan Bab XI Rencana Kerja dan Anggaran Bab XII Pertanggungjawaban Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 dicabut.
37 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2021

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT